FMSB Geruduk DPRD Subang, Desak Pengawasan Dibuka Terang: BYD dan VinFast Ikut Disorot

smartpolitanexpress.id || SUBANG, 1 Oktober 2026 — Forum Masyarakat Subang Bersatu (FMSB) menggelar aksi penyampaian aspirasi di depan Kantor DPRD Kabupaten Subang, Kamis (1/10/2026).
Massa membawa spanduk besar dan menyampaikan kritik terhadap persoalan pengawasan pemerintah serta kepatuhan terhadap aturan di tengah pesatnya perkembangan industri di Kabupaten Subang.
Kantor DPRD Kabupaten Subang menjadi lokasi massa menyampaikan aspirasi. Kantor tersebut berada di kawasan Soklat, Kecamatan Subang.
Dalam materi aksi yang dibawa FMSB, tercantum nama PT BYD Auto Indonesia dan PT VinFast Automobile Indonesia.
Massa menyampaikan tudingan mengenai adanya kerja sama dengan pihak yang mereka sebut tidak taat aturan.
Namun, tudingan tersebut merupakan pernyataan dalam aksi dan belum dapat dinyatakan sebagai fakta hukum sebelum terdapat hasil pemeriksaan atau keterangan resmi dari instansi berwenang dan pihak perusahaan.
Bukan Sekadar Soal Perusahaan, FMSB Soroti Pengawasan
Pesan yang paling menonjol dalam aksi justru menyangkut fungsi pengawasan pemerintah daerah.
Salah satu spanduk massa menyoroti lemahnya pengawasan di Kabupaten Subang, mulai dari tingkat desa hingga pemerintah kabupaten.
Persoalan tersebut menjadi penting karena Subang sedang mengalami perkembangan kawasan industri dan masuknya perusahaan besar, termasuk BYD dan VinFast.
Pemberitaan terkini juga menunjukkan isu ketenagakerjaan dan hak pekerja menjadi perhatian seiring berkembangnya kawasan industri Subang.
Dengan membawa aspirasi langsung ke DPRD, FMSB menempatkan lembaga legislatif daerah pada posisi penting untuk mendengar, menindaklanjuti, dan meminta penjelasan terhadap persoalan yang dipersoalkan masyarakat.
DPRD Diminta Jangan Diam
Aksi tersebut pada akhirnya bukan hanya mempertanyakan perusahaan.
Yang menjadi sorotan adalah sejauh mana pemerintah melakukan pengawasan ketika muncul dugaan persoalan di lapangan.
Apabila terdapat dugaan pelanggaran, masyarakat tentu berhak mendapatkan penjelasan berdasarkan data, dokumen, pemeriksaan, dan mekanisme hukum, bukan sekadar saling tuding.
Terlebih DPRD Kabupaten Subang memiliki ruang untuk menerima aspirasi masyarakat melalui mekanisme resmi.
Situs DPRD Subang sendiri menyediakan kanal “Suara Mas” untuk penyampaian aspirasi masyarakat.
Kini bola berada pada pihak berwenang: apakah aspirasi FMSB akan berhenti sebagai aksi di depan gedung DPRD, atau ditindaklanjuti menjadi pemeriksaan dan klarifikasi terbuka?
( Pimred )
Share this content:



Post Comment
Anda harus masuk untuk berkomentar.