FMSB Siapkan Aksi di PT BYD Subang, Desak Evaluasi Kerja Sama dengan PT CMM dan Prioritaskan Tenaga Kerja Lokal

IMG-20261001-WA00157E3 FMSB Siapkan Aksi di PT BYD Subang, Desak Evaluasi Kerja Sama dengan PT CMM dan Prioritaskan Tenaga Kerja Lokal



smartpolitanexpress.id || SUBANG — 26 Oktober 2026, Forum Masyarakat Subang Bersatu (FMSB) berencana menggelar aksi demonstrasi di kawasan industri Surya Cipta, Kabupaten Subang, pada Rabu, 28 Oktober 2026. Aksi tersebut dijadwalkan mulai pukul 09.00 WIB dengan titik kumpul di Lapangan Tanah Merah, PT Pungkok Sarengseng.

Dalam seruan aksi yang disampaikan kepada masyarakat Subang Utara, FMSB membawa dua tuntutan utama yang menjadi sorotan publik, yakni mendesak PT BYD mengevaluasi dan memutus kerja sama dengan PT CMM serta meminta perusahaan memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal secara lebih maksimal.

Tuntutan tersebut dinilai menyangkut dua persoalan penting dalam pembangunan kawasan industri, yaitu kepatuhan terhadap ketentuan perizinan usaha dan sejauh mana keberadaan investasi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di daerah tempat perusahaan beroperasi.

Desak PT BYD Evaluasi Kerja Sama dengan PT CMM

FMSB menyoroti kerja sama antara PT BYD dan PT CMM yang dalam seruan aksi disebut sebagai perusahaan pendukung atau mitra PT BYD. FMSB menyatakan PT CMM diduga belum memiliki kelengkapan legalitas perizinan usaha dan menyebut perusahaan tersebut telah disegel oleh Pemerintah Kabupaten Subang.

Atas dasar itu, FMSB mendesak PT BYD mengambil langkah tegas dengan mengevaluasi hingga mengakhiri kontrak kerja sama dengan PT CMM.

Persoalan ini menjadi penting karena setiap kegiatan usaha di kawasan industri harus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Kepatuhan terhadap perizinan bukan sekadar urusan administrasi, melainkan bagian dari kepastian hukum, ketertiban usaha, dan tanggung jawab perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

FMSB menginginkan agar persoalan legalitas yang mereka soroti mendapat perhatian serius dari pihak perusahaan maupun instansi pemerintah terkait.

Meski demikian, status perizinan PT CMM, dasar penyegelan, serta perkembangan penanganan administratifnya perlu dikonfirmasi melalui dokumen resmi Pemerintah Kabupaten Subang. Pihak PT BYD dan PT CMM juga perlu diberikan kesempatan untuk menyampaikan klarifikasi atas tuntutan tersebut.

Serapan Tenaga Kerja Lokal Jadi Sorotan

Selain persoalan kerja sama usaha, FMSB menyoroti penyerapan tenaga kerja lokal yang dinilai belum maksimal. Organisasi tersebut meminta PT BYD memberikan prioritas lebih besar kepada masyarakat Subang dalam proses rekrutmen tenaga kerja.

Bagi masyarakat sekitar kawasan industri, investasi semestinya tidak hanya terlihat dari pembangunan fasilitas, aktivitas produksi, atau nilai ekonomi yang dihasilkan. Peluang kerja yang terbuka bagi warga lokal juga menjadi salah satu ukuran penting manfaat investasi bagi daerah.

FMSB menilai masyarakat setempat perlu memperoleh kesempatan yang lebih nyata untuk ikut mengambil bagian dalam pertumbuhan industri di wilayahnya sendiri.

Karena itu, tuntutan prioritas tenaga kerja lokal perlu dijawab melalui langkah konkret, antara lain keterbukaan informasi lowongan kerja, penyampaian persyaratan rekrutmen secara transparan, serta evaluasi terhadap peluang yang dapat diakses oleh pencari kerja dari Kabupaten Subang.

Publik juga membutuhkan penjelasan mengenai jumlah tenaga kerja lokal yang telah direkrut, kebutuhan tenaga kerja perusahaan, dan mekanisme rekrutmen yang selama ini diterapkan. Data tersebut penting agar persoalan penyerapan tenaga kerja tidak berhenti pada saling klaim, tetapi dapat dinilai secara objektif.

Momentum Sumpah Pemuda, Tuntutan Harus Dijawab dengan Langkah Nyata

Rencana aksi yang bertepatan dengan momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda ini menjadi ruang bagi FMSB untuk menyampaikan aspirasi mengenai kepastian hukum dan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal.

FMSB berharap tuntutan yang mereka suarakan memperoleh tanggapan serius dari pihak perusahaan dan pemerintah daerah. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa kegiatan industri berjalan sesuai ketentuan serta membuka kesempatan kerja secara transparan dan adil.

Di sisi lain, penyelesaian persoalan ini memerlukan keterbukaan dari seluruh pihak. Pemerintah daerah diharapkan memberikan penjelasan berdasarkan dokumen dan hasil pemeriksaan resmi, sedangkan perusahaan perlu merespons tuntutan dengan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, polemik yang berkembang dapat diselesaikan melalui fakta, dialog, dan tindakan yang terukur, bukan sekadar pernyataan sepihak.

Peserta Diimbau Menjaga Ketertiban

Dalam seruan aksi yang disampaikan oleh Iqbal Maulana, peserta diimbau menjaga kondusivitas, mematuhi tata tertib lalu lintas, tidak berkendara secara ugal-ugalan, serta menjaga keamanan selama berada di lokasi aksi.

Peserta juga diminta mengenakan kaus atau kemeja berwarna hitam sebagai identitas pakaian dalam kegiatan tersebut.

Imbauan ini menjadi bagian penting agar penyampaian aspirasi berlangsung tertib, aman, dan tidak mengganggu keselamatan pengguna jalan maupun aktivitas masyarakat lainnya.

Rencana aksi FMSB tersebut kini menempatkan dua persoalan sebagai perhatian utama: kejelasan legalitas kegiatan usaha dan manfaat nyata investasi bagi tenaga kerja lokal. Respons PT BYD, PT CMM, serta Pemerintah Kabupaten Subang akan menjadi bagian penting dalam menjelaskan duduk perkara dan menentukan langkah penyelesaian selanjutnya.

Share this content:

Author: Redaksi

You May Have Missed